Secara garis
besar HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah aturan yang mengatur
hak-hak seseorang/pihak tertentu untuk menikmati secara ekonomis hasil dari
kreativitas intelektual mereka.
Kurangnya
sosialisai dari Pemerintah akan perlindungan hukum bagi karya-karya masyarakat
yang tidak mendapatkan Hak moral (Pengakuan) dan Hak ekonomi (Bayaran).
Pemerintah bukan hanya di tuntut membuat kebijakan peraturan semata saja tapi
harus bisa turun tangan di lapangan. Memang benar di internet pun sudah ada
jasa layanan pendaftaran hak cipta maupun hak paten suatu produk. Tapi apakah
pemberitahuan tentang jasa dan layanan pendaftaran HAKI di internet sudah di
sampaikan kepada masyarakat? Terlebih lagi masyarakat Awam yang tidak tau
menahu akan Pentingnya perlindungan Hukum mereka tidak tau mau kemana di
daftarkan karyanya tersebut.
Di Indonesia
banyak sekali contoh kasus Pembajakan yang terjadi. Baik itu di bajak oleh
warga Negara Indonesia sendiri maupun warga Negara asing yang mengatasnamakan
itu karyannya. Tidak adanya status hukum untuk mengakui karya masyarakat yang
belum mendaftarkann ke kantor jenderal Haki.
Kesimpulan
Karna kurangnya
sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat takut akan mendaftarkan
karyannya dengan dalil nanti di kenakan biaya yang mahal. Padahal biaya
pendaftaran hanya di kenakan Rp. 200 rb
– Rp. 500 rb. Lebih baik membayar dengan jumlah seperti itu dari pada
karya milik kita di ambil oleh orang lain dan keuntungannya (bayaran) di ambil
oleh mereka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar